oleh

Uji Petik KMP di Desa Dulohupa Kec. Telaga Kab. Gorontalo

Rabu, (16/9/2020) oleh Konsultan Manajemen Pusat (KMP) melakukan uji petik kegiatan program Kotaku di Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Untuk melihat sudah sejauh mana kegiatan padat karya BPM tahun Anggaran 2020 yang sementara berlansung pelaksanaannya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan penanganan dan pencegahan Covid-19. Usulan perencanaan, infrastruktur yang dibangun sesuai dengan standar teknis dan memastikan pengelolaan keuangan administrasi Ksm sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Demikian disampaikan oleh Team Leader Kotaku Provinsi Gorontalo Iham Hamid pada awal sambutannya. Lanjut Dia dan mengharap kepada semua pelaku KSM, BKM  santai saja, dan ceritakan apa yang dialami dilapangan. Kegiatan ini bagian uji petik verifikasi data secara online, memberi input data pengendalian kegiatan khususnya, untuk percepatan pemanfaatan BPM dan tetap menjaga kualitas dan standar teknis yang berlaku. Setelah sambutan Ilham Hamid, dilanjutkan sambutan Kepala Desa Dulohupa yang menyampaikan sekitar permasalahan yang ada di Desa Dulohupa diantaranya masih sekitar jalan yang sebagian belum pengerasan sebagian lagi sudah. Lanjut Dia, termasuk permasalahan Draenase dan penanganannya. Koordinator BKM Harapan Kita Kartono Daud, secara global memafarkan capaian kegiatan yang baik yang sementara berproses maupun yang belum dilaksanakan. Sebagai moderator pada  Uji petik sendiri adalah Askot Mandiri Kabupaten Gorontalo Sutami Kobandaha.

Mengawali pertanyaan uji petik vertual dari Monev KMP Agus Nuh, kepada Kepala Desa Dulohupa terkait dengan permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa bagaimana cara memprioritaskan kegiatan ini kenapa pilihannya jalan dan draenase. Setelah mendapat penjelasan dari Koordinator BKM Harapan kita dan Kepala Desa Dulohupa dilanjutkan dengan penayangan hasil baseline Desa Dulohupa. Agus Nuh memberikan saran agar supaya penanganan sampah supaya dikoordinasikan dengan pemerintah terkait untuk mencari solusi agar permasalahan yang ada di Desa Dulohupa dapat terselesaikan dengan baik. Dari Imanuddin sendiri meminta kepada panitia atau KSM yang mengelolah kegiatan pelatihan menceritakan seperti apa pengelolaan dan pelaksanaan pelatihan tersebut. Oleh Jimmi sendiri menyoroti tentang Dua KSM bagaimana  sistem dan mekanisme pengadaan materialnya.

Secara keseluruhan dari hasil uji petik yang dilakukan oleh Tim KMP pada Tanggal 16 September 2020. Yang dilaksanakan oleh KSM Motulete dan KSM Moulintapo di Desa Dulohupa, Ada berapa hal yang menjadi temuan dan perlu rekomendasi dan tindakan selanjunya. Pekerjaan pedestrian, Terdapat asset warga terdampak (atap beserta tiang,lapak yang belum mendapat kejelasan akan seperti apa penanganannya. Kepastian status tanah untuk SPAL, Dokumen SPPL, Form 5 (pengelolaan sosial dan lingkungan ) banyak yang tidak terisi data dan informasinya. Penerapan infrastruktur for all, Surat ijin pakai untuk Drainase dan Jalan tidak perlu di buat karena status tanah milik kelurahan – pemda dan kondisi eksisting, semnetara surat ijin yang dipakai memakai form ijin pakai tanah warga. Tentu apa yang menjadi catatan oleh KMP perlu tindakan dan rekomondasi untuk perbaikan  kedepannya.

Mengembalikan fungsi pedestrian untuk pejalan kaki (pedestrian first), tidak boleh ada bangunan lain memakai badan pedestrian’Memastikan ada kesepakatan dengan warga terdampak (tujuannya merapikan bangunan agar tidak mengganggu fungsi pedestrian) perlu dibuat aturan  bersama sekaligus sosialisasi pada warga yang bermukim di sepanjang pedestrian agar tidak menggunakan pedestrian utk fungsi lain. Langkah langkahnya dengan melakukan Identifikasi : 1) semua warga yang bangunannya terkena dampak,2) jenis bangunan yg terdampak 3). Membuat kesepakatan dng WTP untuk melakukan pembongkaran bangunan diatas pedestrian  dengan target waktu tertentu. Buat aturan bersama agar tidak ada penggunaan pedestrian diluar fungsi sebagai jalur pejalan kaki, dikuatkan dng proses sosialisasi di masyarakat. Ditargetkan kejelasan status tanah yang akan digunakan untuk SPAL, apakah penggunaanya  ijin pakai, atau hibah. Melakukan kesepakatan dengan warga pemilik tanah, tanah dimiliki oleh berapa warga. Dibuat target penyelesaian, mempunyai plan A dan B atau C jika sampai waktu tertentu tidak didapatkan kepastian tentang tanah yang akan dipakai untuk SPAL. Jika ijin pakai yang akan digunakan untuk tanah adalah ijin pakai harus jelas brp tahun penggunaannya. Rekomendasi yang tertuang  dalam SPPL agar dilaksanakan dan dilaporkan ke KMP terutama : Penanaman  10 pohon pengganti pohon yang terkena pemotogan Karen pekerjaan konstruksi, Lubang Biofori pada drainase. Dibuat gambar design pedestrian yang dilengkapi dengan guiding blok /jalur pemandu,dilengkapi dengan jalur titik berhenti dan jalur jalan terus. Memastikan kebutuhan guiding block (ubin pengarah dan ubin peringantan) sesuai dengan kebutuhan riil dilapangan. Pemasanagan ubin pemandu pelru di awasi sehingga pemasangannya benar dan tepat. Tidak diperlukan surat ijin pakai , atau cukup surat keterangan bahwa lokasi tersbeut adalah fasum.

Pelaksanaan uji petik di Desa Dulohupa sebagai bagian dari sistem pengendalian pelaksanaan kegiatan lapangan khususnya untuk memastikan terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan/pedoman yang telah ditetapkan program. Selain itu tetap perlu dikawal sebagai upaya pembelajaran dan menjaga transparansi dan akuntabilitas pada semua tingkatan. Terkhusus kegiatan  program Kotaku di Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.

Penulis: Mustar Musyahri, Sub-Prof Komunikasi  Program Kotaku Provinsi Gorontalo.

Editor : Mustafa Hanafi

Gorontalo,Mustar Musyahri Kamis, 20 September 2020

News Feed