oleh

Pemantapan Agenda Program Kerja FKA-BKM Kabupaten Gorontalo 2021-2022.

Forum Komunikasi Anggota (FKA-BKM) Badan Keswadayaan Masyarakat kabupatenm Gorontalo, merupakan forum komunikasi yang sifatnya cair. Karena struktur dan pola aktifitasnya tidak diatur secara permanen. Tetapi secara substansi tugas dan tanggung jawabnya sangat dinamis. Dimana FKA-BKM menjadi forum yang diharapkan mampu menjembatani BKM yang ada di Kelurahan/Desa, ke pemerintah daerah, OPD-OPD baik eksekutif maupun legislatif. Begitu pulah sebaliknya Forum BKM juga harus mampu menjadi proses antara dari pemerintah daerah ke BKM Lurah Desa yang ada dibawah sebagai harapan akan menjadi ujung tombak dari segalah perubahan. Situasi dan kondisi ini menjadi jelmaan Forum BKM yang syarat dengan nilai keperyaan yang diberikan masyarakat warga yang ada di Desa/Kelurahan, tentu ini akan menjadi tuntutan kepada Ketua Forum dan anggota BKM harus mampu berkreasi, inovasi dan berkolaborasi kepada siapapun, yang diharapkan apa yang telah dirumuskan melalui RPLP Desa/Kelurahan dapat terealisasikan dengan baik. Sehingga tuntutan yang begitu dinamis mengharap kepada Forum BKM akan dapat membawa dampak perubahan dan sekaligus menjadikan sebagai amal pengabdian kepada masyarakat sebagai perwakilan dari masing-masing anggota BKM yang ada.

Minggu, 05 Desember 2021 dilaksanakan rapat koordinasi Forum Komunikasi Anggota (FKA-BKM) di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini dirangkaian dengan peresmian kegiatan infrastruktur sakala lingkungan Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat (BPM) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Tahun Anggaran 2021. Peremian Kegiatan Skala Lingkungan Pemanfaatan dan pemeliharaan serta pembukaan koordinasi forum komunikasi anggota BKM diresmikan dan dibuka lansung oleh Bupati Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo.

Ketua Forum Kumunikasi Anggota (FKA- BKM) Badan Keswadayaan Masyarakat Kabupaten Gorontalo, Kamsir Pauba pada rapat koordinasi yang ke-3, memohon kepada seluruha perwakilan 23 Desa Kelurahan yang ada di Kabupaten Gorontalo, agar RPLP yang ada segera diformulasikan kembali. Terutama rencana investasi kegiatannya. Dan kegiatan yang belum terealisasi supaya dapat menjadi bagian dari Forum BKM, untuk ditindak lajuti dan dijadikan bahan  di Forum BKM sebagai acuan agenda melakukan koordinasi kepada semua OPD, baik tataran eksekutif maupun pejabat legislatif. Organisasi internal perlu juga segera didefinitifkan sesuai dengan kebutuhan baik lembaganya maupun personil pelaku yang ada didalamnya. Ini penting mengingat kebutuhan lembaga BKM yang syarat dengan nilai sebagai perwakilan masyarakat diKelurahan perlu dijaga baik administrasinya maupun personil dan program kerjanya. Karena inilah yang menjadi modal dasar kami dan kita semua untuk memperjuangkan pada tataran mengajak untuk berkolaborasi dalam upayan mendorong program kotaku pada permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Ilham Hamid, Team Leader Program Kotaku OSP-8 Provinsi Gorontalo pada diskusi Rapat koordinasi  Forum Komunikasi Anggota (FKA-BKM) Badan Keswadayaan masyarakat Kabupaten Gorontalo, menjelaskan pada beberapa pertanyaan utusan Desa/Kelurahan dan anggota BKM se Kabupaten Gorontalo. Ilham Hamid pada penyampaiannya memberikan informasi  program Kota kini dan yang akan datang,terkait dengan keberadaan BPM, CFW dimana ini hanya pada sebagain Desa dan Kelurahan di Provinsi Gorontalo. Kelurahan yang belum mendapatkan BPM, BDI atau BLM, disatu sisi kita harus syukuri, artinya ini karena lokasi dampingan kita tidak kumuh lagi. Yang mendapatkan bantuan BPM selama ini karena masih dianggap kumuh dan itu ada pada SK yang telah ditandatangani Oleh Bupati dan Walikota. Dan Bantuan dana Long untuk Tahun 2021 sudah Close. Kecuali untuk dana skala kawasan sampai tahun 2022 ini masih ada. Tapi Program Kotaku Tahun 2022 masih menjadi pembahasan untuk menggunakan dana APBN. Untuk dana CFW atau batuan padat karya Tunai wilayah dampingan Kelurahan Desa di Kabupaten, Kata “Ilham Hamid” ini juga menjadi pertanyaan Kenapa di kabupaten Gorontalo tidak mendapakan bantuan tersebut.

 Ahmad Basar Kabaderan,  mewakili Kadis perkim Kabupaten Gorontalo, menitipkan beberapa hal pada pengurus BKM dan Forum Komunikasi Anggota (FKA-BKM) mengingat tingkat pendanaan program Kotaku yang semakin berkurang, sehingga kewenangan dikita semakin besar. Apa yang menjadi harapan masyarakat serta permasalahannya, bisa terealisasikan dengan adanya BKM tersebut. Sehingga kedepan yang perlu kita tunjukkan adalah bagaimana keseriusan BKM, untuk menjaga kesinambungan program yang sudah ada. Kotaku selalu berusaha bagaimana, kumuh itu terdata, serta apa yang dilakukan dalam hal penangannya untuk mengurangi. Sekarang jangan sampai apa yang kita buat justru malah memperlihatkan kekumuhan baru. Salah satu contoh yang paling krusial itu MCK. Tetapi ketika MCK itu tidak diurus dengan baik, maka ini akan menjadi penyumbang kumuh baru. Untuk itu bagaimana pengelolaan MCK yang ada di Kelurahan ini betul-betul merupakan aset yang bermanfaat untuk kesehatan orang banyak dan lingkungan dan terpelihara dengan baik. Ahmad Basar Kabaderan mengatakan, kedepan nanti, apa yang dirumuskan oleh Forum Komunikasi Anggota (FKA-BKM) ini, titipan dari Bupati Kabupaten Gorontalo, saya akan menyampaikan secara lansung. Sehingga sebenarnya keberadaan saya hanya mau mendengar terhadap keputusan yang telah ditetapkan melalui Forum BKM ini. Dan insya Allah hasil dari keputusan rapat Forum ini nanti saya dan ketua Forum BKM akan sama-sama memperhadapkan ke Bupati  dan  ke  DPRD Kabupaten Gorontalo.

Penulis: Mustar Musyahri, Sub-Prof Komunikasi OSP-8
Program Kotaku Provinsi Gorontalo

Editor : Mustafa Hanafi

Gorontalo, Mustar Musyahri
Rabu, 08 Desember 2021

News Feed