oleh

Antisipasi Pencucian Uang, Advokat Akan Diwajiban Terdaftar Di PPATK

Saat ini belum ada persetujuan standar dalam profesi advokat tentang kejahatan pencucian uang, sehingga kesadaran pelaporan masih belum optimal.

Pelaporan tindak pidana pencucian uang atau pencucian uang untuk Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) belum optimal saat ini. Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan advokat merupakan salah satu pihak yang terkait dengan pelaporan pencucian uang. Profesi ini dianggap rentan terlibat dalam masalah pencucian uang saat menjalankan tugasnya atas nama klien.

Sayangnya, kritis tentang pencucian uang oleh advokat ini terbilang masih minim. Salah satu penyebabnya, merupakan benturan dalam tanggung jawab advokat. Meminta kerahasiaan data klien seperti yang diamanatkan dalam UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Terkait, kondisi ini menarik dipindahkan khusus untuk menjalankan tugasnya. Selain itu, pelaporan ini juga berisiko bagi klien yang kalah.

“Masalahnya kita masalah pengacara itu ribu tantangan tapi mereka tidak punya standar sama. Dan mereka khawatir jika saya banyak bertanya ke klien nanti pindah ke pengacara yang lain, ”jelas Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae saat dijumpai hukumonline di Jakarta, Kamis (27/2).

Atas kondisi tersebut, Dian mengatakan akan ada meminta advokat mendaftar di PPATK saat melakukan transaksi atas nama klien di industri jasa keuangan seperti perbankan dan pasar modal. Pendaftaran untuk meningkatkan kesadaran profesi advokat dalam membantah kejahatan pencucian uang. Nantikan, harap advokat ini tidak dapat dikirim terlebih dahulu di PPATK maka transaksi atas nama klien ini tidak dapat dikembalikan industri jasa keuangan.

“Mereka (pengacara) wajib daftar dan lapor ke PPATK. Perbankan dan pasar modal mereka akan terapkan itu (peraturan pendaftaran) sebagai peraturan kehati-hatian. Diperlukan, akan diberlakukan siapa pun yang menggunakan bank atau pasar modal harus terdaftar di PPATK dulu dan wajib melaporkan saat terjadi, ”jelas Dian.

Dia menambahkan saat ini belum mengeluarkan standar dalam profesi advokat tentang kejahatan pencucian uang, jadi kesadaran pelaporan kejahatan ini masih belum optimal. Dian juga mengatakan menentang pencucian uang ini untuk meninguatkan anggaran nasional. Menurutnya, beberapa negara meningkatkan pelemehan karena tidak ada pencucian uang.

Profesi yang termasuk dalam pihak pelapor memasukkan uang dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Selain advokat yang terdapat profesi lain yaitu notaris, pejabat pembuat akta tanah, akun publik dan perencana keuangan.

Risiko kriminalisasi advokat dalam kejahatan TPPU ini adalah saat bertindak sebagai pihak lain atau bukan kejahatan utama yang terlibat dalam pencucian uang. Pihak ketiga ini disebut sebagai penjaga gerbang yang dapat diperankan profesi advokat. Tugasnya profesi tersebut disusun dan menyamarkan hasil TPPU. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

UU 8 Tahun 2010
Pasal 4:

Setiap Orang yang menarik atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau dicuri diduganya berasal dari hasil pertemuan yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Uang dua puluh ribu tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagi advokat, litigasi tidak tertagih. Sebab, di dalam PP 43/2015 menyatakan bahwa ada pengecualian untuk advokat yang mengharuskan untuk kepentingan atau atas nama pengguna jasa dalam rangka memasangkan hukum dan penanganan perkara, arbitrase, atau alternatif yang diminta.

Perdebatan ini muncul pada advokat yang meminta klien dalam perdebatan bukan litigasi. Advokat tersebut wajib melaporkan keuangan dipertanyakan saat diminta dan atas nama klien yang menjadi objek pelaporan TPPU. 1) Pembelian dan penjualan properti, 2) Pengelolaan uang, efek dan / atau produk keuangan, 3) Pengelolaan rekening giro, tabungan, deposito dan / atau efek saham, 4) Pengoperasian dan investasi perusahaan dan / atau , 5) Pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menerima setiap pihak termasuk profesi advokat untuk melaporkan saat ada yang dipertanyakan yang terkait dengan menghindari uang pencucian uang. Dia mengatakan kejahatan pencucian uang ini akan berdampak buruk bagi ekonomi nasional.

“Sistem Anggaran, perdagangan harus sadar terhadap penggantian TPPU. Dengan demikian, jika ada sistem yang dipertimbangkan maka negara kita yang dianggap berisiko rendah. Ini akan terlihat positif sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada negara lain dan berdampak terhadap peningkatan investasi dan biaya pinjaman tentu akan lebih rendah, ”jelas Kiagus. sumber

News Feed